Header Ads

Header ADS

Kepada Ormas LDII, Presiden Jokowi Tekankan Kerukunan Bernegara


Dalam kesempatan bersama pengurus DPP LDII, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pendapatnya tentang pentingnya setiap warga negara Indonesia dapat menjaga dan mewujudkan kerukunan hidup dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. "Karena itu saya sangat mengapresiasi kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), baik melalui kegiatan pengajaran, pengamalan, dan penyebaran dakwah Islam yang Rahmatan Lil 'Alamin berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist yang selama ini telah turut serta menjaga keindahan kerukunan hidup di Nusantara," ujar Presiden Joko Widodo. Dalam penyampaiannya, Presiden menyadari bahwa mewujudkan cita-cita tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Selain karena keberagaman suku, agama, budaya, ras, dan adat yang dimiliki oleh negeri ini, Indonesia juga menghadapi kompetisi dengan segala permasalahan yang harus dihadapi di era globalisasi ini. "Ke depan persaingan antar negara akan semakin sengit," kata Presiden.

Menurut Presiden Joko Widodo, terdapat tiga hal penting yang nantinya menjadi objek persaingan antar negara yang sekarang tengah berlangsung. Objek pertama ialah persaingan yang berkaitan dengan energi. Indonesia memiliki keuntungan dari sumber energi yang melimpah seperti minyak mentah, gas bumi, batu bara, dan bentuk sumber energi terbarukan lainnya. "Meskipun sekarang karena pengelolaan yang tidak baik kita sekarang justru menjadi importir minyak," imbuhnya. Objek kedua yang akan menjadi daya saing negara-negara dalam era kompetisi ini adalah masalah pangan. Indonesia merupakan sebuah negara subur yang kaya akan komoditas pangan. Karena pengelolaan yang kurang tepat, Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada kebutuhan impor pangan dari negara lain. "Beras tahun lalu impor, tapi tahun ini Alhamdulillah sampai akhir tahun semoga sudah tidak tergantung impor beras lagi," lanjut Presiden. Permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena para petani enggan untuk bercocok tanam padi sehingga dampaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan nasional. Masalah tersebut disebabkan karena harga beras di pasaran tidak kompetitif sehingga dirasa tidak menguntungkan bagi para petani. "Siapa yang mau bekerja kalau kemudian hasilnya rugi? Tidak ada. Sehingga tahun yang lalu saya terbitkan Perpres dipatok harganya 2.700 per kilo. Kalau harganya kurang dari 2.700 Bulog yang beli, kalau lebih silakan jual kepada siapa saja," ujar Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Objek ketiga yang akan diperebutkan ialah persoalan kebutuhan air. Semakin meningkatnya suhu bumi (global warming) menyebabkan kebutuhan manusia terhadap suplai air semakin meningkat. "Sumber daya air kita sebetulnya ada tetapi belum dikelola secara baik dalam rangka persiapan persaingan masa depan," ungkap Presiden. Walaupun demikian, Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran pemerintahannya berkomitmen untuk mengupayakan pembenahan dan perbaikan sistem pemerintahan secara menyeluruh. Perbaikan sistem yang dilakukan secara bertahap tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan Indonesia supaya mampu bersaing dengan negara-negara lain di era persaingan globalisasi ini. "Inilah manajemen negara kita yang memang terus akan kita perbaiki dan kita benahi," demikian komitmen Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada para pengurus DPP LDII dalam kegiatan Musyawarah Nasional (MUNAS) LDII ke 8 di Jakarta sejak tahun lalu. Turut hadir pula mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta sejumlah pengurus dan anggota DPP, DPW, dan DPD LDII dari seluruh Nusantara Indonesia. 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.